Operasi Yustisi di Area Perkantoran Pemerintah Daerah Jadi Prioritas
KOMITMEN : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Saat Rakor Penanganan Covid-19 dan Rencana Operasi Status Siaga Merapi di Ruang Command Center (Dok Prokompim Kabupaten Magelang)
MAGELANG (wartamagelang.com) – Untuk meminimalisir penularan covid-19 di kawasan area perkantoran, Pemkab Magelang berencana akan melaksanakan operasi yustisi. Pasalnya, kawasan perkantoran dianggap rawan dalam penyebarannya mengingat adanya kunjungan kerja yang dilakukan.
“Pak KaSatpol PP bersama tim suatu saat lakukanlah operasi di kantor-kantor. Untuk mengingatkan teman-teman kita, utamanya kantor Pemerintah Daerah. Ini sesuai dengan Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan Covid-19 yaitu Kepala Daerah sebagai pimpinan tertinggi harus menjadi teladan bagi masyarakat. Nah, kita ini sebagai salah satu bagian dari Pak Bupati maka harus bisa menjadi teladan,” kata Sekda Kabupaten Magelang Adi Waryanto, Kamis (19/11/2020) di sela memimpin Rakor Penanganan Covid-19 dan Rencana Operasi Status Siaga Merapi di Ruang Command Center, Setda Kabupaten Magelang.
Adi mengemukakan, saat ini Klaster perkantoran telah bertambah banyak ditambah lagi dengan adanya kegiatan atau kunjungan kerja dari luar kota. Selain itu, menurut Adi, penerapan protokol kesehatan di area perkantoran saat ini juga mulai kurang diperketat.
“Sebenarnya melalui video conference kan bisa, tetapi dibalik kunjungan kerja mungkin tidak sekedar itu, mungkin ingin melihat yang lainnya juga. Tetapi kita harus tetap tanggapi mitra kerja kita dari daerah yang lain dengan tidak mengurangi rasa hormat. kalau pun harus kelihatan secara fisik, ya tidak usah banyak-banyak dan jangan terlalu lama,” tandasnya.
Adi meminta dengan tegas agar Satpol PP, bisa aktif melakukan pengecekan terkait izin yang telah dikeluarkan oleh Bupati untuk menggelar suatu acara apapun.
“Setiap hari itu Pak Bupati menandatangani izin minimal 50, apakah izin pernikahan, pengajian, ataupun musranting dan sebagainya itu. Meskipun dengan keterbatasan jumlah personel, paling tidak ada langkah ngecek untuk meyakinkan mereka itu konsisten terhadap pernyataan yang mereka ajukan sendiri, untuk mematuhi protokol kesehatan dalam acara yang mereka adakan,” tukasnya (coi/aha)
