Lima Tahun Berturut-turut, Kabupaten Magelang Raih Predikat Opini WTP
PREDIKAT WTP : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali menyerahkan predikat opini WTP kepada Bupati Magelang Zaenal Arifin dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno (Dok Prokompim Kab Magelang)
MAGELANG (wartamagelang.com) – Pemerintah Kabupaten Magelang kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah. Raihan ini terhitung sebanyak lima tahun berturut-turut sejak 2016 silam.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, Senin (23/05/2022) kepada Bupati Magelang Zaenal Arifin dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang Suharno. Penyerahan Predikat opini WTP ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021ini. Penyerahan bersamaan dengan 10 daerah lainnya di Aula Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah.
Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan bahwa, Capaian WTP ini bukanlah semata-mata hasil kerja keras satu orang saja, melainkan hasil kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Magelang.
Melalui capaian ini, pihaknya berharap bisa menjadi motivasi dan penyemangat tersendiri bagi para abdi negara di Kabupaten Magelang untuk semakin kerja keras dalam melayani masyarakat.
Ia juga mengakui tidaklah mudah meraih predikat opini WTP di masa Pandemi seperti sekarang ini. Berbagai tantangan untuk menyajikan laporan keuangan terbaik, secara transparan telah diupayakan oleh jajaran dan setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
“Meskipun di tengah Pandemi, Pemerintah Kabupaten Magelang tetap berupa menyajikan laporan terbaik dan transparan. Komitmen ini akan terus kami jaga dan pertahankan seterusnya,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri telah meraih predikat opini WTP sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 ini.
Sementara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali mengatakan, BPK sendiri telah memulai proses pemeriksaan keuangan di berbagai daerah di Jawa Tengah sejak bulan Januari 2021 hingga tiap-tiap daerah menyerahkan laporan keuangannya.
Menurutnya, pelaporan LKPD kepada BPK merupakan cerminan dari pertangungjawaban dan komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dan jajarannya tentang pengelolaan keuangan yang baik, mendukung akuntabilitas dan transparansi.
Ayub berharap agar hasil pemeriksaan yang BPK sampaikan ini dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan LKPD.
“Mari bersama-sama kita berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya (ang/aha)
