Kunjungi Langsung Lokasi TPST Bojong, Anggota DPRD Kota Magelang Terkejut Lokasi Tak Terurus
TINJAU LOKASI : Anggota Komisi C DPRD Kota Magelang, HIR Jatmiko meninjau lokasi proyek tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bojong yang kini masih mangkrak dan tidak terurus (Hadianto/wartamagelang.com)
KOTA MAGELANG (wartamagelang.com) – Anggota Komisi C DPRD Kota Magelang, HIR Jatmiko merasa terkejut dengan lokasi proyek pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bojong, Jurangombo Selatan, Magelang Selatan. Pasalnya, saat melakukan tinjauan langsung ke lapangan, lokasi tersebut seperti hutan belantara dan tidak terurus.
Politisi Hanura tersebut cukup prihatin dan menilai lokasi tersebut mangkrak. Padahal proyek yang dimulai sejak 2017 hingga tahun 2019, telah menelan anggaran Rp14,3 miliar.
“Akses jalan sepanjang 500 meter yang menelan APBD sampai Rp13 miliar sekarang justru ditumbuhi semak belukar. Bahkan, di beberapa titik terjadi longsor,” kata Jatmiko saat berkunjung ke lokasi TPST Bojong, Senin (13/06/2022).
Ia tidak menyalahkan sepenuhnya kepada Pemkot Magelang, soal proyek TPST Bojong yang mandek hampir dua tahun lamanya. Terlebih pada tahun 2020 hampir semua daerah, termasuk Kota Magelang terkena dampak refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.
”Memang sedianya akses dibangun tuntas pada tahun 2020, sedangkan 2021 sudah mulai penataan lokasi, dan 2022 sudah bisa difungsikan. Tapi karena pandemi, sehingga kami di dewan juga berembug dengan eksekutif agar fokus anggaran dialokasikan untuk pandemi di tahun 2020 lalu,” tandasnya.
Jatmiko menilai, seharusnya dampak refocusing tidak membuat proyek bernilai besar itu, dibiarkan mangkrak begitu saja. Bahkan, di beberapa titik terjadi longsor. Sedangkan kondisi bangunan jembatan dan akses jalan menuju lokasi TPST juga banyak ditemukan kerusakan.
”Talud-talud ada yang ambrol, drainase tidak jalan, akses jalan batu yang dibangun sejak tahun 2018 banyak yang rusak. Mestinya biaya perawatan itu tetap ada. Jangan dibiarkan mangkrak seperti sekarang,” tegasnya.
Jatmiko mengaku sangat prihatin dengan kondisi TPST yang mangkrak ini, bersamaan momentumnya dengan tempat pengelolaan sampah akhir (TPSA) Kota Magelang di Banyuurip yang sudah overload. Bahkan, saat ini tinggal menyisakan satu sel aktif saja.
”Jika produksi sampah tidak turun, otomatis TPSA Banyuurip hanya bisa difungsikan selama beberapa bulan ke depan. Padahal kalau menunggu progres TPST Bojong masih tahun 2024. Sedangkan TPST Bandongan yang dibangun Provinsi Jawa Tengah masih menunggu sampai 2025 nanti. Lalu, bagaimana sampah di tahun 2022 dan 2023, mau dibuang kemana,” ungkapnya.
Jatmiko menyarankan agar anggota DPRD memberikan perhatian soal masalah lingkungan dan sampah di Kota Magelang. Jika perlu, dewan bisa membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mencari solusi di tengah kondisi serba terbatas terkait penanganan sampah.
”Harapannya ini bisa menjadi fokus utama antara DPRD dan Pemkot Magelang untuk bersama-sama mengusahakan lokasi penampungan sampah sementara, sebelum TPST siap difungsikan,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kota Magelang, Muhamad Syafrudin Kurniawan menjelaskan, memang sesuai rencana awal, seharusnya tahun 2022, TPST Bojong sudah bisa difungsikan. Namun, perencanaan itu gagal karena pada tahun 2020 lalu terjadi refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.
”Dampak dari refocusing, praktis anggaran untuk TPST Bojong ini terhenti. Tapi tahun 2022 ini, sudah ada alokasi Rp6 miliar untuk pengerasan akses jalan sepanjang sekitar 500 meter. Sekarang sudah dilelang, mudah-mudahkan awal Juli sudah ada kontrak,” kata Kurniawan.
Mulai tahun 2022, proyek yang sempat terhenti itu akan dilanjutkan. Kontruksi jalan sendiri menggunakan beton, bukan aspal.
”Karena kendaraan yang melintas pasti akan banyak trukpengangkut sampah, alat berat, ditambah kontur tanah yang lunak dan medan terjal,” paparnya.
Kurniawan menyebut, proses pembangunan TPST Bojong diperkirakan akan tuntas pada tahun 2023 dan bisa difungsikan awal tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2023 mulai dibangun di lokasi TPST jika usulan tersebut disetujui.
”Prinsip kami akan usulkan (pembangunan TPST) tahun ini. Tapi nanti tergantung pimpinan dan juga kesepakatan dengan DPRD Kota Magelang,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan TPST Bojong akan memiliki luas 14 hektare. Pemerintah telah melakukan pembebasan lahan warga dengan anggaran APBD tahun 2017 sebesar Rp 1,3 miliar. Kemudian dilanjutkan dengan perkerasan jalan dengan mengalokasikan APBD tahun 2018 dan 2019 sebesar Rp 13 miliar.
Dikutip dari data lelang LPSE Kota Magelang, Pemkot Magelang telah melakukan lelang dengan nama tender Pematangan Lahan TPST Bojong, dengan bersumber dari APBD Tahun 2022 dengan nilai pagu paket Rp 5.810.688.000,00 dan dengan nilai HPS paket sebesar Rp 5.804.887.000,00 (coi/aha)
