Dewan Minta Test Swab PCR Untuk Karyawan Perusahaan Diperhatikan
Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno (Hadianto/wartamagelang.com)
MAGELANG (wartamagelang.com) – DPRD Kota Magelang mendorong agar swab test polymerase chain reaction (PCR) bagi karyawan perusahaan menjadi perhatian. Untuk itu, pemerintah daerah wajib hadir sekaligus upaya memulihkan ekonomi.
Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno, Selasa (19/01/2021) mengatakan bahwa Pemkot Magelang perlu menyikapi swabt test yang menjadi kebijakan beberapa perusahaan kepada para karyawannya. Sebab, harga termurah Rp 900 ribu dianggap sangat memberatkan bagi kelompok pekerja menengah ke bawah.
Udik (panggilan akrab Budi Prayitno) menuturkan, para pekerja atau karyawan kelompok menengah ke bawah akan sangat kesulitan jika menganggarkan tes swab mandiri. Terlebih upah mereka rata-rata tidak lebih banyak dari upah minimum kota (UMK) Rp 1.914.000.
“Gajinya rata-rata UMK, sedangkan dikurangi Rp900 ribu, hanya tersisa Rp1 jutaan. Belum lagi kalau dia positif, maka harus menjalani karantina mandiri. Lalu bagaimana nasib keluarganya. Oleh karena itu, masukan kami, Pemkot Magelang harus menganggarkan lebih banyak lagi bantuan swab test. Tidak hanya bagi kontak erat atau rekomendasi Satgas Covid-19, tetapi juga swab mandiri bagi karyawan,” ucapnya.
Udik memaparkan, urusan kemanusiaan hendaknya tidak ada dikotomi dengan pejabat, anggota DPRD, maupun masyarakat umum. Semua, kata Udi, harus diperlakukan sama.
“Kalau anggota DPRD disediakan anggaran untuk tes, pemerintah juga, tetapi karyawan kok diusuruh mandiri. Padahal ini urusan kesehatan dan kemanusiaan, jadi negara harus hadir di sini. Pemerintah harus hadir di sini, memberikan solusi atas permasalahan yang dirasakan kaum pekerja dan karyawan di Kota Magelang. Pemerintah punya otoritas itu, memberikan subdisi atau bahkan menggratiskan biaya swab test,” katanya.
Udik menjelaskan, Covid-19 tak mengenal golongan dan ekonomi. Karenanya, pemerintah wajib mencari solusi agar kelompok menengah ke bawah ini dapat mendapatkan fasilitas tes swab gratis dari pemerintah.
“Selain itu, anggaran pemerintah juga harus sampai kepada mereka yang terindikasi positif atau wajib menjalani isolasi mandiri, sehingga ada kepedulian. Tidak setelah tes, kemudian positif, malah dipecat perusahaannya, itu kan kasihan,” ujarnya.
Demikian halnya dengan masalah vaksin. Menurut Udik, pemberlakuan vaksin juga semestinya disamakan dengan program swab test, yang sifatnya tidak ada dikotomi.
“Tenaga kesehatan (nakes) memang harus jadi prioritas. Saya sepakat. Tapi setelah nakes, sebaiknya jangan digolong-golongkan. Misalnya, anggota legislatif dan ASN didahulukan. Tidak bisa seperti itu,” ungkapnya.
Ia menilai, vaksinasi baiknya tak memandang golongan atau profesi tertentu. Sebab, masyarakat berkedudukan sama untuk mendapatkan hak-hak kesehatan.
“Setelah nakes, yang berhak mendapat vaksinasi ya semua masyarakat rentan tanpa ada klasifikasi jabatan atau golongan ekonomi. Jadi tidak harus, misalnya saya karena Ketua DPRD, harus didahulukan, tidak. Urusan kemanusiaan dan kesehatan ini, saya sejajar dengan masyarakat,” tukasnya (coi/aha)
