Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan, Pemkot Magelang Gandeng Pelaku Ekonomi
SINKRONKAN KEBIJAKAN : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang menggelar Focus Group Discussion (FGD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 (Dok Prokompim Kota Magelang)
KOTA MAGELANG (wartamagelang.com) – Untuk merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan, Pemkot Magelang menggandeng para pelaku ekonomi. Hal ini penting sebagai upaya mensinkronkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022.
Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Iwan Triteny Setyadi, Senin (22/02/2021) dalam Focus Group Discussion (FGD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022. Iwan mengemukakan, untuk pelaku ekonomi yang digandeng yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pedagang kaki lima (PKL), koperasi, dan lainnya.
Hadir pula Anggota Komisi A DPRD Kota Magelang, Tyas Anggraeni dan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Menurut Iwan, para pelaku ekonomi memberikan saran dan masukan dari sektor ekonomi kerakyatan yang akan menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan kepala daerah ke depan. FGD RKPD 2022 ini, kata Iwan, paralel dengan pembahasan RPJMD 2021-2022 yang masih berjalan. FGD dilakukan dengan tema yang bervariasi, termasuk kali ini tentang pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Tujuan FGD ini untuk mendapat masukan dan saran dari pelakunya langsung, yakni UMKM, PKL, dan Koperasi. Kita ingin mengetahui kondisi dan masalah di masyarakat, termasuk terkait akibat dari pandemi Covid-19. Begitu pula keinginan mereka seperti apa,” kata Iwan.
Iwan mengatakan, pembangunan daerah tidak lepas dari kekuatan ekonomi kerakyatan. Terlebih, Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang tulang punggungnya adalah pelayanan baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.
Melalui forum ini, kata Iwan, pihaknya mendapat banyak saran, masukan, dan keluhan dari para pelaku ekonomi kerakyatan. Salah satunya yang masih menjadi kendala utama, adalah pemasaran produk mereka yang perlu diperluas lagi.
“Salah satu solusinya memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Banyak sekarang pemasaran produk dengan memanfaatkan teknologi, seperti lewat media sosial, masuk ke marketplace, dan lainnya. Perlu ada pemahaman lebih tentang IT, karena teknologi sekarang jadi kebutuhan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan,” ucapnya.
Iwan menjelaskan, Pemkot Magelang saat ini sudah memiliki aplikasi Magelang Cerdas. Salah satu isinya promosi dan pemasaran produk UMKM.
Bahkan pemerintah juga sering membuat pelatihan dan pendampingan, termasuk mempertemukan pelaku UMKM dan startup atau pebisnis besar.
“Nah, wali kota terpilih juga memiliki program unggulan, salah satunya membuat aplikasi Magesty (Magelang Smart City). Tujuannya semua layanan terintegrasi di satu aplikasi ini, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” bebernya.
Iwan menyebutkan, wali kota terpilih juga memiliki program Magelang Keren (Kelurahan Entrepreneur Center), yang mana tiap kelurahan ditarget ada klinik UMKM. Tugasnya pendampingan terkait manajemen, pemasaran, pengemasan, dan lainnya.
“Ini terkait dengan program unggulan lain, yakni menciptakan 1.500 wirausaha baru. Kita punya sekitar 1.034 RT, sehingga tiap RT paling tidak punya 1-2 pengusaha baru. Mereka dilatih dan didampingi agar berkembang dan maju,” pungkasnya (coi/aha)
