Ketua DPRD Kota Magelang Sayangkan Pemasangan Logo TNI Secara Mendadak

LOGO TERPASANG : Terlihat logo atau lambang TNI terpasang di bagian fasad bangunan gedung yang sekarang masih ditempati Pemerintah Kota Magelang (Hadianto/wartamagelang.com)

KOTA MAGELANG (wartamagelang.com) – Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno menyayangkan adanya pemasangan logo TNI di Kantor Wali Kota Magelang. Pasalnya, pemasangan ini terkesan mendadak dan harusnya bisa dilakukan dengan tingkat kesabaran.

“Sebenarnya kita sayangkan semacam itu, semacam tahun-tahun kemarin (pemasangan patok). Kami sayangkan, sangat menyayangkan. Itu tingkat kesabarannya sebuah institusi yang harus sabar,” kata Ketua DPRD Kota Magelang, Budi Prayitno, Jum’at (27/08/2021) usai pelantikan antar waktu anggota DPRD.

Budi menekankan, sebenarnya butuh kesabaran dalam menyelesaikan polemik ini. Sebab, menurut Budi, sudah ada proses awal berupa pembahasan.

Akan tetapi terkendala kondisi pandemi. Untuk itu, pihaknya berharap agar ada penyelesaian secara bersama-sama.

“Intinya butuh kesabaran karena proses ini sudah ada. Proses-proses awal sudah ada hanya ini kan terus masa pandemi. Masa pandemi dari pusat sudah urusannya kepada masyarakat, termasuk Pemkot harus hadir di masyarakat terkait dengan itu. Tiba-tiba kayak gitu, pasang logo. Kita kan sama-sama institusi gitu lho,” tuturnya.

Budi juga mengaku, pihaknya telah ikut menandatangani surat yang dikirimkan Pemkot Magelang kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut, kata Udik (panggilan akrab Budi Prayitno), dikirm pada Kamis (26/08/2021) tentang penyelesaian masalah lahan tersebut.

Saat disinggung mengenai hasil polemik jika diharuskan pindah, Udik meminta maka dibutuhkan waktu. Menurutnya, tidak serta merta segera pindah begitu saja. Sebab komplek gedung wali kota yang ditempati sekarang ini adalah simbol pelayanan masyarakat.

“Kemarin kita sempat menghitung, untuk membangun kembali membutuhkan anggaran sekitar Rp 150 sampai 200 miliar. Kita lihat dulu aset lahannya, cukup tidak. Kita tidak mampu untuk langsung membangun. Apalagi ditengah pandemi seperti ini, dimana keuangan daerah fokus pada penanganan covid-19,” bebernya.

Budi juga mendorong agar penyelesaian polemik kepemilikan aset tersebut dilakukan secara bersama-sama. Pihaknya juga meminta eksekutif untuk terus berkomunikasi terkait masalah kepemilikan aset ini.

“Terkait dengan keuangan daerah, kita tidak bisa berdiri sendiri. Apakah kita usaha bantuan APBN, apakah bantuan proviinsi, atau kita mengencangkan ikat pinggang. Kebijakan untuk eksekutif, ayo diselesaikan bersama,” tukasnya (coi/aha)