Presiden Jokowi Buka Rakornas Investasi 2022
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Rabu, 30 November 2022. Foto: BPMI Setpres
Jakarta (wartamagelang.com) – Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Rabu, 30 November 2022. Dalam sambutannya, Presiden kembali mengingatkan jajarannya bahwa situasi dunia saat ini tidak mudah akibat berbagai krisis yang melandanya mulai dari krisis energi, krisis pangan, hingga krisis finansial.
“Sekarang ini berada pada posisi yang sangat sulit. Urusan inflasi, urusan pertumbuhan ekonomi yang anjlok, urusan krisis energi, urusan krisis pangan yang diikuti dengan sulitnya mencari pupuk, krisis finansial, semuanya menghantui semua negara,” ujar Presiden.
Dalam menakhodai situasi yang sulit tersebut, Presiden mengingatkan agar jajarannya berhati-hati dalam membuat kebijakan, baik kebijakan fiskal maupun moneter. Apalagi, pada tahun 2023 diperkirakan dunia akan mengalami resesi global. Oleh sebab itu, Presiden memandang bahwa saat ini semua negara berebut investasi.
“Investor itu jadi rebutan semua negara karena semua negara ingin ada capital inflow, ada arus modal masuk, semuanya. Karena kalau enggak ada tambahan arus modal masuk, perputaran uang akan tidak terjadi pertumbuhan. Semua rebutan yang namanya investasi, sekali lagi, yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara,” ungkapnya.
Terkait hal tersebut, Kepala Negara pun kembali mengingatkan jajarannya baik di pusat maupun di daerah agar tidak mempersulit investasi yang akan masuk. Menurut Presiden, saat ini Indonesia telah mendapatkan kepercayaan dari para investor untuk menanamkan investasinya.
“Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan jangan sampai hilang gara-gara kita salah men-treatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden menyebutkan bahwa pemerintah juga selalu mempelajari perkembangan investasi di negara lain yang ramai investasinya lewat intelijen ekonomi. Berbagai kebijakan yang bisa mendatangkan investasi lebih banyak turut dipelajari, misalnya adanya pemberian insentif tambahan maupun tax holiday.
“Kenapa lebih berbondong-bondong ke sana dan tidak berbondong-bondong ke sini? Ada kebijakan tambahan, ada insentif tambahan, kita pelajari, tax holiday, diberikan perlakuan-perlakuan yang lebih baik. Kita pelajari semuanya. Tapi kalau nanti di dalam pelaksanaan masih ada yang ganggu-ganggu, ya sudah buyar semuanya yang namanya policy kebijakan yang kita telah desain,” jelasnya.
Presiden Joko Widodo terus mendorong jajarannya untuk terus melakukan hilirisasi terhadap bahan-bahan tambang yang dimiliki Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat. Presiden meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja.
“Enggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, enggak. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh,” ujar Presiden.
Kepala Negara mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar AS. Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah, pada tahun 2021 ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar AS atau Rp300 triliun lebih.
Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun Indonesia kalah dalam kasus tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya agar melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya seperti bauksit.
“Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Artinya bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal-hal yang kecil-kecil, urusan kopi, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop, cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada,” tegasnya.
“Seperti kasus nikel ini, dari Rp20 triliun melompat ke lebih dari Rp300 triliun sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus. Ini yang kita arah,” lanjutnya.
Presiden pun menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat. Namun, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju.
“Negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja takut, mundur, enggak jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju. Saya sampaikan kepada menteri ‘Terus, tidak boleh berhenti’. Tidak hanya berhenti di nikel tetapi terus yang lain,” katanya.
Di samping itu, Presiden juga mengingatkan agar platform Online Single Submission (OSS) juga dibenahi dan ditingkatkan lagi kemampuannya. Presiden ingin agar platform tersebut bisa cepat melayani investasi agar menjaga kepercayaan para investor.
“Platformnya tolong betul-betul dilihat lagi, dibenahi betul agar yang namanya kita sampaikan cepat, kalau kita ngomong lima menit, lima menit betul, kalau kita ngomong satu jam, satu jam betul. Jangan sampai saya disuruh ngomong satu jam, faktanya bisa enam bulan. Waduh, enggak dipercaya kita nanti. Tolong diperbaiki, masih banyak yang perlu diperbaiki dari platform ini,” tandasnya dalam rilis BPMI Setpres yang diterima oleh wartamagelang.com.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. (wq)
