Arahan Presiden pada Rakor Kepala Daerah: Jabatan Adalah Kehormatan Sekaligus Tanggung Jawab Besar
Arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu, 14 April 2021. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Jakarta (wartamagelang.com) – Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan kepada para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu, 14 April 2021. Dalam pembuka arahannya, Presiden mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar sehingga para kepala daerah harus bekerja dengan berorientasi pada hasil.
“Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus goal oriented, harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas,” ujar Presiden dari Istana Negara, Jakarta.
Karena itu, Kepala Negara meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.
“Bapak, ibu, dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan,” paparnya dalam rilis BPMI Setpres yang diterima oleh wartamagelang.com.
Terkait dengan anggaran, Presiden pun berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
“Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati,” jelasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (wq)
