Pj Bupati Magelang Dorong OPD Lakukan Akselerasi Percepatan Penyerapan Anggaran
MAGELANG (wartamagelang.com) – Pemkab Magelang menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) terpadu tingkat Kabupaten Magelang Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Rakor bertempat di Ruang Bina Karya, Setda Kabupaten Magelang, Kamis (25/4/2024).
Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto dalam kesempatan tersebut, menyampaikan, penyelanggaraan Rakor POK Terpadu ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun Non APBD sampai dengan triwulan pertama.
Kemudian untuk mengidentifikasi kendala, masalah, dan hambatan yang mungkin terjadi. Selain itu juga untuk membahas sekaligus merumuskan alternatif solusinya.
Perlu diketahui, bahwa APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024, di luar dana BOS dan BOP yaitu sejumlah Rp. 2.846.024.678.481. Sampai dengan akhir bulan Maret 2024 baru mencapai 8,45 persen sedangkan realisasi fisik telah mencapai 17,96 persen dari target 17,32 persen, maka terdapat deviasi positif sebesar 0,64 persen.
“Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, pada periode yang sama, target fisik pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 20,31 persen dengan realisasi sebesar 18,61 persen, dan terdapat deviasi negatif -1,7 persen, maka capaian Triwulan I pada tahun 2024 relatif lebih baik,” kata Sepyo.
Menurut Sepyo, masih ada kesenjangan antara target dan realisasi, hal ini menunjukan masih ada perangkat daerah/unit kerja yang belum sepenuhnya taat terhadap perencanaan yang telah dibuat.
“Untuk itu, saya tekankan kepada semua Perangkat Daerah, segera melakukan langkah-langkah koordinasi dan akselerasi percepatan penyerapan anggaran,” katanya.
Sepyo juga meminta agar seluruh kegiatan fisik/insfrastruktur yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan 11 paket strategis harus segera dilaksanakan.
“Terakhir, kegiatan yang sumber dananya bukan dari APBD murni, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), DBHCHT dan Bantuan Keuangan Provinsi untuk segera di proses, sehingga bisa segera dicairkan,” tegas Sepyo (ang/aha)