Pilkada Serentak 2024, Pemkab Magelang Siapkan Rp 108 M
BINCANG PEMILU : Podcast bincang pemilu dan demokrasi secara online dari Rumah Dinas Bupati (Dok Prokompim Kab Magelang)
MAGELANG (wartamagelang.com) – Pelaksanaan pilkada tahun 2024, direncanakan berlangsung serentak. Untuk itu, Pemkab Magelang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 108 Miliar.
Hal tersebut disampaikan Bupati Magelang Zaenal Arifin, Kamis (04/03/2021) saat mengikuti acara Podcast bincang pemilu dan demokrasi secara online dari Rumah Dinas Bupati.
Zaenal menyebut bahwa peran Kepala Daerah (Bupati) yakni bertanggung jawab atas kelancaran Pilkada terutama dalam pengelolaan anggaran.
“Kami bersama dengan DPRD mencoba memformulasikan anggaran yang dimintakan oleh KPU dan Bawaslu yang kita total masuk di sekitar Rp 108 miliar. Dan ini harus diupayakan Pemerintah Daerah dalam rangka ikut mensukseskan Pemilukada 2024 yang akan datang,” katanya.
Zaenal menuturkan, Pemkab akan bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri dalam melaksanakan pengamanan ketertiban wilayah. Selain itu, kata Zaenal, juga akan ada antisipasi khusus jika pandemi masih berlangsung saat Pilkada 2024 mendatang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Afiffuddin menyebutkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Adapun persiapan yang dilakukan KPU, kata Afiffuddin, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mempersiapkan anggaran.
Afiffuddin mengungkapkan, di Kabupaten Magelang untuk pasangan calon dari partai politik (Parpol) maksimal hanya empat paslon. Sementara estimasi untuk calon perseorangan, kata Afiffuddin, sebanyak dua paslon sebagaimana periode sebelumnya.
“Kemudian jumlah TPS yang akan disiapkan sebanyak 2.839 dan sudah dilaporkan kepada KPU di tingkat Provinsi. Pemerintah Provinsi juga sedang mendata jumlah TPS ini karena akan berbarengan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,” jelasnya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, M Habib Sahleh, menambahkan, ada tujuh syarat sukses pilkada serentak tahun 2024. Diantaranya, kata Habib, tentang kepastian hukum, peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan sebagainya.
“Kemudian penyelenggara pemilu harus berintegritas. Bawaslu bersama KPU akan memastikan penyelenggaraan pemilu baik ditingkat kabupaten, kecamatan, sampai desa dan TPS berintegritas,” ungkapnya.
Habib menekankan, netralitas dari ASN, TNI, Polri serta aparat desa akan ikut menunjang keberhasilan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Biasanya apabila ada ASN yang tidak netral, kata Habib, maka imbasnya akan sangat besar.
Menurut pengalaman dari Pemilu 2019, ketika ada ASN yang tidak netral maka terjadi protes dan akan besar dampaknya sehingga akan mencederai proses Pilkada.
“Sebagai lembaga pengawas pemilu kami akan memastikan ini tidak terjadi, sehingga Pilkada bisa berjalan dengan lancar,” ucapnya (ang/aha)
