Pemkot Magelang Pastikan Layanan Tetap Beroperasi Normal Walaupun Terpasang Logo TNI
LAMBANG TNI : Kondisi gedung Pemkot Magelang tampak depan yang kini terpasang lambang Akademi TNI (Dok Prokompim Kota Magelang)
KOTA MAGELANG (wartamagelang.com) – Kantor Wali Kota Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Magelang kini telah dipasang lambang atau logo TNI oleh pihak Akademi TNI. Meski demikian, Pemerintah Kota Magelang memastikan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan normal.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Magelang Joko Budiyono, Rabu (25/08/2021) dalam keterangan persnya.
Joko juga meminta para pegawai di lingkungan Kantor Wali Kota Magelang tetap tenang bekerja dan tidak terpengaruh dengan pemasangan tersebut.
“Tetap bekerja seperti biasa, kerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetap berikan pelayanan masyarakat sebaik-baiknya,” katanya.
Joko memastikan, sejumlah OPD dan instansi yang berada di kompleks Kantor Wali Kota juga beroperasi seperti biasa, meskipun saat ini diberlakukan kebijakan WFO (Work From Office) dan WFH (Word From Home). Termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang sejauh ini masih menjadi garda penanganan Covid-19 juga dipastikan tidak mengalami penurunan layanan.
Joko menjelaskan, saat ini Kota Magelang sedang fokus pada penanganan Covid-19. Apalagi kota ini masih harus melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sesuai Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2021.
“Kita sedang fokus pada penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan percepatan vaksinasi. Termasuk sosialisasi protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat agar Kota Magelang turun level,” tandasnya.
Menurut Joko, Pemkot Magelang masih terus berikhtiar untuk menyelesaikan polemik ini dengan sebaik-baiknya. Termasuk pada 18 Agustus 2021, Deputi Bidkor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam memfasilitasi Pemkot Magelang untuk membahas permasalahan ini bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang, BPN Provinsi Jawa Tengah, pihak Akademi TNI, Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan RI (coi/aha)
