Tekan Angka Stunting, Pemkab Magelang Lakukan Audit dan Evaluasi Program

EVALUASI STUNTING : Pemkab Magelang menggelar kegiatan Evaluasi dan Hasil Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Dok Prokompim Kab Magelang)

MAGELANG (wartamagelang.com) Pemkab Magelang terus berkomitmen menekan angka kasus stunting melalui berbagai program yang langsung menyasar masyarakat. Selain itu, Pemkab Magelang juga melakukan evaluasi dan audit program agar upaya menekan angka stunting berjalan tepat.

Hal ini disampaikan, Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto saat membuka kegiatan Evaluasi dan Hasil Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting Kabupaten Magelang Tahun 2022, di Manohara Hotel, Borobudur, Rabu (23/11/2022).

Adi menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang telah melaksanakan audit stunting yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022 kemarin.

“Yang mana kegiatan tersebut menjadi salah satu kegiatan prioritas sebagai pintu masuk dalam penguatan deteksi dini dan intervensi yang tepat, baik intervensi spesifik maupun sensitif secara kolaboratif, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya stunting,” katanya.

Adi berharap kepada tim audit kasus Stunting, apabila seleksi kasus audit sudah dilakukan terhadap kasus yang tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan intervensi, maka perlu juga dilakukan terhadap kasus stunting yang tinggi di wilayah tertentu seperti di Wilayah Desa Genikan Kecamatan Ngablak dan Desa Gumelem Kecamatan Pakis serta wilayah lain yang kasus stuntingnya tinggi.

Sehingga dapat diketahui dan diteliti lebih lanjut terkait penyebabnya, apakah dari sumber air minumnya, apakah dari perilaku masyarakat atau sebab-sebab yang lain sekaligus mencari solusi bagaimana upaya pencegahannya sehingga intevensi yang akan diberikan bisa tepat sasaran.

Sementara, Sub Koordinator Reproduksi BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Esterlina menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, mempercepat penurunan Stunting khususnya di Kabupaten Magelang.

“Pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional yang masuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 sampai dengan 2024, dengan target penurunan dari tahun 2019 diangka 27,6 persen menjadi 14 persen di tahun 2024,” bebernya.

Esterlina mengungkapkan, BKKBN menjadi koordinator atau Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Dimana salah satu trobosan BKKBN yaitu melalui pendekatan pendampingan keluarga yang berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, juga balita.

Melalui pendampingan keluarga ini diharapkan semua faktor resiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor resiko tersebut. Model pendekatan BKKBN dalam percepatan penurunan stunting melalui penanganan/prospektif diantaranya, program siap nikah, siap hamil cegah stunting, program pengendalian jarak dan jumlah kehamilan melalui program keluarga berencana (KB) pasca persalinan, melalui edukasi tentang gizi balita.

“Kami berharap agar setiap Kabupaten/Kota dapat melaksanakan diseminasi kasus stunting minimal 2x dalam satu tahun dengan dukungan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) termasuk di tahun 2023 nantinya, Tim audit kasus stunting baik tim pakar maupun tim teknis dapat bersama-sama melakukan audit stunting dan bisa menghasilkan rekomendasi yang dapat dilakukan tindak lanjut sebagai upaya penurunan stunting,” pungkasnya (ang/aha)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)