Potensi Money Politik di Kota Magelang Tinggi, Bawaslu Gencarkan Sosialisasi
TEMU MEDIA : Ketua Bawaslu Kota Magelang, Maludin Taufiq bertemu dengan media dalam rakor kehumasan (Hadianto/wartamagelang.com)
KOTA MAGELANG (wartamagelang.com) – Potensi politik uang atau money politik di Kota Magelang pada Pemilu 2024 mendatang, masuk dalam kategori rawan tinggi. Bahkan posisi Kota Magelang dalam indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan Bawaslu RI, berada di urutan kedua daerah yang rawan politik uang pada Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Magelang, Maludin Taufiq, Kamis (16/11/2023), saat temu media dalam rakor kehumasan di aula Bawaslu setempat.
Maludin mengakui bahwa Kota Magelang menempati urutan kedua daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang rawan politik uang pada Pemilu 2024. Untuk urutan pertama, kata Maludin, Kabupaten Temanggung.
“Dengan indeks kerawanan pemilu yang dikeluarkan Bawaslu RI beberapa waktu lalu, Kota Magelang berada di kedua dari 35 kabupaten /kota di Jateng yang rawan politik uang pada Pemilu 2024 mendatang,” kata Maludin.
Maludin mengaku, potensi politik uang di Kota Magelang, menjadi beban tersendiri bagi Bawaslu Kota Magelang. Selain politik uang, Maludin menuturkan, netralitas ASN juga menjadi pekerjaan berat lainnya..
“Ini menjadi beban tersendiri bagi Bawaslu Kota Magelang. Kami berupaya untuk menurunkan tidak hanya masalah politik uang, melainkan juga terkait netralitas ASN,” katanya.
Maludin menyebutkan, indeks kerawanan politik uang di Kota Magelang disebabkan oleh beberapa faktor dari hasil Pemilu 2019 lalu dan pelaksanaan Pilkada Kota Magelang pada 2020 lalu.
Maludin menyebutkan, kerawanan tertinggi terjadi pada pilkada disbanding di Pemilu 2019. Sebab, kata Maludin, pada pilkada potensi ketidaknetralan ASN juga ikut terjadi. Hal ini tidak menutup kemungkinan, kata Maludin, akan terjadi pada Pilkada serentak 2024 mendatang.
Pihaknya menduga, terjadinya politik uang di pemilu dan pilkada di Kota Magelang, sangat kompleks, seperti terkait ekonomi dan lainnya.
“Kita terus melakukan sosialisasi, literasi pemilu kepada masyarakat. Kemungkinan, sebelumnya sudah dilakukan tetapi kurang massif,” imbuhnya.
Maludin memastikan, upaya menurunkan angka kerawanan politik uang pada Pemilu 2024 mendatang, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui tingkat Pengawas Pemilu Kecamatan hingga Pengawas Pemilu Keluarahan. Seluruhnya, kata Maludin, akan all out sosialisasi di 17 kelurahan di Kota Magelang.
“Sosialisasi anti politik uang tersebut juga akan menyasar hingga lingkungan pondok pesantren, sekolah, ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian. Tujuan sosialisasi yakni agar meningkatkan literasi pemilu dan politik uang tersebut merupakan hal yang tidak baik,” bebernya.
Maludin mengakui, untuk menurunkan angka politik uang di masyarakat, bukan persoalan yang mudah. Politik uang di masyarakat, kata Maludin, telah membudaya dan mengakar kuat di masyarakat (coi/aha)
