Polemik Nasib Atlet Kota Magelang, DPRD Pertanyakan Perhatian Pemkot

SIAP KAWAL : Anggota Komisi C DPRD Kota Magelang, HIR Jatmiko saat bersama atlet Kota Magelang dan orangtua atlet beberapa waktu yang lalu. Jatmiko juga siap mengawal perihal polemik bonus atlet (Hadianto/wartamagelang.com)

KOTA MAGELANG (wartamagelang.com) – DPRD Kota Magelang mempertanyakan bentuk perhatian Pemkot Magelang kepada para atlet yang telah berjuang di PORPROV Jawa Tengah Tahun 2023 lalu. Hal ini mengingat ternyata tidak adanya penghargaan berupa bonus yang diberikan.

Alibi Pemkot Magelang yang akan memberikan pengganti bonus berupa jaminan kerja menjadi Tenaga Harian Lepas (THL) dan beasiswa justru dinilai tidak tepat. Bahkan penyataan Pemkot Magelang tentang jaminan THL dan beasiswa, dinilai hanya retorika semata. Bahkan alasan refocusing anggaran juga dinilai mengada-ada.

Anggota Komisi C DPRD Kota Magelang, HIR Jatmiko, Rabu (20/09/2023) menuturkan, pihaknya bahkan mempertanyakan alasan Pemkot Magelang tidak memasukkan proposal pengusulan bonus atlet dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).  Jatmiko bahkan mengajak Walikota Magelang dr Muchamad Nur Aziz untuk berdiskusi secara terbuka jika memang alasan Pemkot tidak mencairkan bonus atlet karena alasan refocusing anggaran Covid-19.

Anggota dewan yang juga masuk di Badan Anggaran DPRD ini menilai alasan refocusing anggaran pandemi Covid-19 adalah alibi yang menunjukkan betapa tidak pekanya Pemkot Magelang terkait kebijakan pemberian bonus bagi atlet berprestasi.

“Memang direfocusing kemana? Tidak baca atau bagaimana? Jelas-jelas status pandemi sudah diubah jadi endemi. Terus direfocusing untuk apa,” kata Jatmiko.

Jatmiko menilai, event PORPROV sendiri merupakan event empat tahunan dan pemberian bonus juga jamak tidak diberikan setiap bulan atau tahunan. Untuk itu, menurut Jatmiko, perhitungan-perhitungan pastinya sudah dilakukan.

“Ya itu kan event bukan tahunan, jadi sudah pasti dihitung secara cerdas. Nurani juga dipakai dong. Para atlet kita kan sudah berdarah-darah berjuang, menumpahkan keringat, bahkan airmata serta darah untuk berjuang,” ucapnya.

Jatmiko bahkan merasa khawatir jika kegagalan pemberian bonus atlet berprestasi akan berakibat buruk bagi masa depan olahraga di Kota Magelang. Menurutnya, kebijakan tanpa nurani ini akan menentukan nasib olahraga di Kota Magelang kedepan.

Sebab, kata Jatmiko, beberapa atlet sudah memutuskan akan hengkang dari Kota Magelang.

“Bahkan ada beberapa yang merasa menyesal sudah membela Kota Magelang kalau akhirnya jadi seperti ini. Saya khawatir akan terjadi eksodus atlet-atlet Kota Magelang. Iya besok Pemkot Magelang tetap ngotot tidak memberi bonus. Kemudian atlet pindah domisili semua, untuk narik kembali ke Kota Magelang sulit itu lho, karena setiap cabor olahraga punya aturan mutasi sendiri. Tidak sesederhana itu. Yang rugi kedepan siapa? Ya Kota Magelang sendiri,” tandasnya.

Jatmiko yang juga Ketua Pengcab Akuatik Indonesia Kota Magelang, menegaskan bahwa pembinaan prestasi olahraga dijalankan hampir di semua daerah di Indonesia. Bahkan untuk menciptakan prestasi tidaklah instan.

Jatmiko menuturkan, jika nantinya pembayaran bonus atlet gagal dilakukan, maka Kota Magelang bisa jadi sebagai satu-satunya daerah yang tidak melakukan pembinaan olahraga.

“Sekarang saya tanya, tujuan adanya Kementerian Olahraga itu apa, adanya Dinas Pemuda dan Olahraga itu untuk apa? Kalau tidak setuju dengan sesuatu jangan digebyah uyah lah. Jangan atlet yang dikorbankan,” ucapnya.

Jamtiko menyakini, polemik pembatalan bonus atlet Kota Magelang di PORPROV Jateng akan menciptakan gunung es yang berdampak pada prestasi olahraga di masa depan.

“Kita akan dibandingkan dengan daerah lain. Saya yakin efeknya nggak setahun dua tahun, tapi bisa permanen dan sangat lama. Buat apa mereka mengorbankan keringat dan waktu kalau hasilnya tidak berwujud apa-apa,” ungkapnya.

Jatmiko juga menilai sarana prasana olahraga di Kota Magelang yang dinilai lengkap, menjadi tidak berarti jika nantinya seluruh atlet yang kecewa pindah membela daerah lain. Untuk itu, Jatmiko meminta jangan menyepelekan hal yang mungkin dianggap sepele oleh Pemkot Magelang.

Jatmiko juga mempertanyakan tentang pengalihan bonus atlet ke apresiasi berupa beasiswa maupun lowongan pekerjaan sebagai THL. Menurutnya, apakah instansi yang ditunjuk akan siap menerima THL baru dengan menyingkirkan THL lama.

“Terus kalau mereka yang rata-rata pelatih itu mau dimasukkan ke Disporapar semua, memang muat? Atau sebagian akan ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Tidak jelas,” paparnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno menegaskan bahwa usulan bonus atlet peraih medali PORPROV 2023 tidak pernah masuk ke meja dewan.

Budi menilai pihak eksekutif sengaja terlambat mengirimkan proposal dari KONI perihal pemberian dana bonus atlet.

“Padahal proposal sudah dikirim 9 Juni lalu tapi mengapa baru dikirimkan seteah KUA dan PPAS jadi. Ini sebuah kesengajaan atau kealpaan,” tegasnya (coi/aha)