PAN Jateng Mulai Panaskan Mesin, Hadapi Pemilu 2029
GELAR KONSOLIDASI : Jajaran pengurus dan kader PAN Dapil Jawa Tengah VIII saat menggelar konsolidasi dan koordinasi di Salatiga, Sabtu, 3/10/2026 (Dok Istimewa)
SALATIGA (wartamagelang.com) – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Tengah mulai memanaskan mesin partai untuk menyambut Pemilu 2029.
Fokus utama saat ini adalah merampungkan pembentukan Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VIII, yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Boyolali.
Koordinator Pemenangan Dapil VIII sekaligus Ketua DPW PAN Jawa Tengah Renaldi Freyar Hawadi menuturkan, kepengurusan di tingkat daerah dan cabang saat ini mayoritas telah rampung.
Oleh karena itu, partai mengebut penyelesaian struktur ranting guna memastikan kesiapan saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
“Jadi semua itu setelah acara ini harus membentuk semua DPRt agar mesin partai di masing-masing daerah bisa berjalan untuk menghimpun satu TPS, satu saksi,” kata Renaldi di Salatiga, Sabtu (3/10/2026).
Evaluasi kinerja, menurutnya, akan langsung dilakukan satu bulan ke depan. Pengurus wilayah bakal turun ke berbagai titik di Dapil Jateng VIII untuk meninjau penambahan relawan dan memastikan kuota pengawal suara per TPS terpenuhi secara proporsional.
Langkah konsolidasi struktural tersebut menjadi ujung tombak untuk merealisasikan ambisi besar PAN pada kontestasi politik mendatang.
Secara nasional, DPP PAN menargetkan posisi lima besar dengan raihan 60 kursi DPR RI, di mana Jawa Tengah diharapkan mampu menyumbang delapan hingga 10 kursi.
Khusus tingkat daerah di Dapil Jateng VIII, partai membidik lima kursi DPRD Kabupaten Magelang, dua kursi DPRD Kota Magelang, serta 10 kursi DPRD Kabupaten Boyolali.
Di sisi lain, Ketua Harian DPW PAN Jawa Tengah Muhammad Hatta meminta para pengurus ranting langsung bermanuver seusai dibentuk. Ketua DPRt diwajibkan memetakan jumlah TPS di desanya secara presisi agar bisa segera merekrut kader penggerak.
“Seorang ketua DPRt harus tahu berapa TPS yang ada di desanya. Misalnya ada sepuluh TPS, cari sepuluh orang untuk per TPS itu siapa,” tegas anggota DPR RI tersebut.
Hatta mengingatkan, pembentukan ranting tidak boleh sekadar formalitas kelengkapan struktur di atas kertas. Kehadiran kader militan di setiap TPS dinilai sangat krusial.
Sebab, upaya meraih dukungan publik jauh lebih mudah dibandingkan dengan tantangan mengawal dan mempertahankan perolehan suara hingga proses rekapitulasi usai (had/aha)
