Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM oleh Tiga Menteri

Jakarta (wartamagelang.com) – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah hal dalam mengintasipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus varian, mulai dari persiapan fasilitas kesehatan, obat-obatan, hingga menggencarkan pelaksanaan vaksinasi.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (03/01/2022) di Kantor Presiden, Jakarta.

“Kesiapan kita menghadapi Omicron ini saya kira sudah sangat terkendali tetapi tetap dengan kehati-hatian. Mulai dari tadi vaksinasi terus digencarkan oleh Menteri Kesehatan, kemudian yang kedua obat juga sudah disiapkan, rumah sakit disiapkan,” ujar Menko Marves.

Diungkapkan Luhut, saat ini, varian Omicron telah terdeteksi di 132 negara termasuk di Indonesia. Jumlah kasus di tanah air mencapai 152 kasus dan menempatkan Indonesia di urutan ke-40.

“Jumlah kasus Omicron di Indonesia sekarang ada 152 (kasus) dan yang sudah sembuh 23 persen. Jadi angka ini memang masih kita lihat cukup baik dibandingkan yang lain,” imbuhnya.

Meskipun demikian, Luhut memastikan bahwa kesiapan pemerintah dalam mencegah meluasnya varian Omicron di tanah air lebih baik jika dibandingkan saat menghadapi varian Delta.

“Semua yang diperlukan/dibutuhkan untuk itu kita sudah siapkan. Jadi jauh lebih siap. Saya ulangi, jauh lebih siap dari kejadian pada Juni tahun lalu. Dokter juga lebih siap,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menko Marves menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi pemerintah akan memperketat pengawasan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita tidak bisa memberikan diskresi-diskresi kebanyakan lagi karena kita hanya mengacu pada Instruksi Mendagri yang ada saja. Karena kalau tidak, tadi Presiden mengingatkan kita, nanti kita tidak disiplin,” tegasnya.

Luhut menambahkan, disiplin adalah kunci dalam pengendalian varian Omicron. Berbagai negara yang mengalami lonjakan kasus Omicron disebabkan karena masalah disiplin terutama dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Disiplin pemakaian masker, disiplin tadi masalah vaksin, disiplin tadi cuci tangan dan seterusnya. Jadi kata kunci adalah disiplin,” ujarnya.

Menko Marves pun menilai Indonesia memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi dalam penerapan protokol kesehatan terutama penggunaan masker jika dibandingkan sejumlah negara yang mengalami lonjakan varian Omicron.

Selain itu, evaluasi rutin yang terus dilakukan pemerintah terhadap perkembangan dan penanganan pandemi COVID-19 juga berperan penting dalam pengendalian pandemi. Selain itu, pemerintah juga terus melibatkan para pakar dari sejumlah universitas dalam upaya penanganan pandemi.

“Dan melibatkan pakar-pakar kita yang menurut hemat saya mereka yang dari UI yang kerja dengan kami sekarang, dari UGM, dan dari Unair juga itu kualitasnya sangat mumpuni. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa kita ini seperti kalah dengan yang lain,” tandasnya.

Disisi lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menerangkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam pengendalian pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah kembali melanjutkan pelaksanaan PPKM Luar Jawa-Bali hingga 17 Januari mendatang.

“Walaupun situasinya seluruhnya tadi disampaikan juga terkendali, (PPKM luar Jawa-Bali) akan diperpanjang 14 hari, yaitu tanggal 4 sampai dengan 17 Januari,” ujar Airlangga.

Seiring dengan terkendalinya pandemi, tidak ada kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Level 4. Sedangkan jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM Level 1 meningkat dari 191 menjadi 227 daerah, kemudian Level 2 menurun dari 169 ke 148 daerah dan Level 3 menurun dari 26 menjadi 11 daerah.

“Dari segi penanganan COVID-19 seluruhnya di level 1, namun responsnya masih ada yang terkait dengan vaksinasi yang masih di bawah 70 persen, dan juga tingkat tergantung daripada responsnya,” imbuh Airlangga.

Dalam keterangan persnya, Menko Ekon juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah bersiap untuk melaksanakan vaksinasi dosis lanjutan atau booster yang direncanakan akan dimulai pada awal tahun ini.

“Akan ada direvisi, baik Peraturan Menteri Kesehatan maupun PP (Peraturan Pemerintah)-nya yang sedang disiapkan. Ini diharapkan akan segera dimulai,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, pemerintah menyiapkan dua opsi pelaksanaan vaksinasi  yaitu melalui skema program dan mandiri.

“Keppresnya sedang disiapkan. Tetapi opsi itu tetap ada, di mana opsi yang berbasis PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan program dan mandiri. Opsinya ada, nanti pelaksanaannya tergantung dari kebutuhan terhadap vaksin tersebut,” ujarnya.

Selain itu Menko Ekon juga menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri, pemerintah menambah pintu masuk negara dan juga fasilitas karantina terpusat.

“Selain di Jakarta, disiapkan juga di Juanda maupun di tempat lain yang tentunya disiapkan kekarantinaan. Demikian pula, yang terkait dengan pintu darat, apakah itu yang ada di lintas batas, yaitu Entikong. Dan selanjutnya juga yang masuk laut antara lain Batam, Tanjung Pinang, Kepri, yang seluruhnya juga disiapkan terkait dengan kekarantinaan,” tandasnya.

Sedang Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pihaknya terus memastikan kesiapan rumah sakit (RS) dalam menghadapi kemungkinan lonjakan kasus varian Omicron. Dari sekitar 400 ribu tempat tidur yang ada di RS sebanyak 30 persen atau 120 ribu telah dialokasikan untuk penanganan pasien COVID-19.

“Sekarang yang terisi sekitar 2.400-2.500-an. Jadi masih ada room lebih dari 110 ribu yang sebelumnya memang kita sudah dialokasikan untuk COVID-19,” terang Menkes.

Selain tempat tidur perawatan, pemerintah juga memastikan pemenuhan kebutuhan oksigen jika terjadi lonjakan. Menkes menyampaikan, setelah puncak kasus COVID-19 pada bulan Juli 2021 lalu pihaknya sudah mendatangkan 16 ribu oxygen concentrator atau setara dengan 800 ton per hari yang didistribusikan ke seluruh RS di Indonesia terutama yang akses oksigennya sulit.

“Kita juga sudah menerima dan sekarang sedang memasang, 70 persen sudah selesai, 31 oksigen generator. Ini oksigen yang besar yang bisa menyuplai satu rumah sakit dan juga bisa buat mengisi tabung, itu juga kita sudah siapkan,” ujarnya.

Menkes menambahkan, kebutuhan oksigen per hari untuk penanganan pasien COVID-19 di saat puncak pandemi pada Juli lalu mencapai 2.200 ton, sedang dalam kondisi normal mencapai 700 ton.

Kasus Omicron Relatif Rendah
Dalam keterangan persnya, Budi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini kasus konfirmasi varian Omicron di Indonesia relatif lebih rendah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketatnya karantina yang dilakukan pemerintah bagi pelaku perjalanan luar negeri.

“Indonesia alhamdulillah relatif lebih rendah kalau kita lihat dari populasinya dan juga luas geografisnya. Ini berhubung karantina kita sudah cukup ketat, kita berhasil menahan masuknya Omicron ke dalam,” ujarnya.

Menkes mengatakan, Indonesia berada pada urutan ke-40 dengan jumlah kasus konfirmasi Omicron sebanyak 152 kasus dari total 408 ribu kasus konfirmasi di dunia.

“Jumlahnya per hari ini 152 (kasus), ada tambahan 16 (kasus) dibandingkan dua hari yang lalu dan semuanya berasal dari pelaku perjalanan luar negeri,” ujarnya.

Budi menambahkan, dari 152 kasus tersebut lebih dari separuhnya tanpa gejala dan separuhnya lagi mengalami sakit ringan.

“Artinya tidak membutuhkan oksigen, saturasinya masih di atas 95 persen, dan 23 persennya atau 34 orang sudah sembuh dan sudah kembali ke rumah,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Budi, belum ada pasien konfirmasi Omicron yang membutuhkan perawatan serius di rumah sakit, melainkan hanya perlu mengonsumsi obat dan vitamin.

“Kasus Omicron secara klinis dilihat bahwa walaupun perlindungan antibodinya yang berasal dari vaksin bisa dilalui, tapi perlindungan dari T-selnya masih bisa melindungi dengan cukup baik. Itu yang menjelaskan kenapa hospitalisation rate-nya yang masuk rumah sakit, yang fatal lebih rendah,” tandasnya dalam rilis Humas Setkab yang diterima oleh wartamagelang.com. (wq)