DPRD Kota Magelang dan Pemkot Magelang Setujui Bersama APBD 2025
SETUJUI BERSAMA : Ketua DPRD Kota Magelang Evin Septa Haryanto Kamil didamping Wakil Ketua DPRD usai menyetujui pembicaraan bersama dengan Pjs Wali Kota Magelang Ahmad Aziz (Asmita Yuthia/wartamagelang.com)
KOTA MAGELANG (wartamagelang.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang mengadakan rapat paripurna dalam rangka persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 114.792.215.000 pada APBD 2025.
Rapat berlangsung di ruang sidang pada hari Senin, (19/11/2024). Adapun Rapat Paripurna ini adalah ke-enam masa persidangan satu tahun sidang 2024, dengan agenda persetujuan bersama dan pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah atas Raperda Kota Magelang tentang APBD tahun anggaran 2025.
Sidang dihadiri oleh Ketua DRPD Kota Magelang, Pjs Wali Kota Magelang, Sekretaris Daerah, para wakil ketua dan 19 anggota DPRD Kota Magelang.
Narisqa selaku perwakilan Badan Anggaran DPRD Kota Magelang, menyampaikan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp. 999.846.001.295 yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 360.082.774.871 dan pendapatan transfer sebesar Rp. 639.763.226.424.
Kemudian belanja daerah sebesar Rp. 1.114.638.216.295 serta pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 117.292.215.000 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2.500.000.000.
“Terdapat defisit anggaraan sebesar Rp. 114.792.215.000 yang di tutup dengan pembiayaan netto sejumlah Rp. 114.792.215.000 sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran daerah berkenaan (Silpa) menjadi 0 rupiah,” kata Narisqa.
Perwakilan Badan Anggaran, Narisqo merekomendasikan agar TAPD dapat melakukan penyesuaian berbagai kelompok dan jenis belanjanya yang sudah di alokasikan dalam RAPBD, disesuaikan dengan sumber pendapatan yang akan dipeoleh dari dana transfer pemerintahpusat dan provinsi.
Perwakilan fraksi dari partai Gerinda, PKS, PDIP, Demokrat, PKB, dan Golkar masing-masing menyampaikan pendapat terkait APBD tahun 2025. Mereka semua menerima dan menyetujuinya.
Pjs Wali Kota Magelang Ahmad Aziz menegaskan bahwa pengelolaan APBD Kota Magelang harus diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, termasuk dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Fokus utama kita adalah menurunkan angka kemiskinan dengan target menjadi 5,9%, sementara saat ini kemiskinan di Jawa Tengah masih berada di angka 10% atau sekitar 3,7 juta jiwa,” ucap Aziz
Aziz juga menyoroti potensi besar Kota Magelang di sektor industri kreatif dan pariwisata, termasuk rencana revitalisasi terminal untuk mendukung konektivitas dengan kawasan Borobudur.
Aziz juga menekankan pentingnya optimalisasi BUMD seperti Kyai Langgeng, yang memiliki potensi dalam pengelolaan hotel, penginapan, dan tempat wisata. Ia menambahkan bahwa sinergi antara DPR dan eksekutif Kota Magelang saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga diharapkan mampu mendukung pengelolaan anggaran dan pembangunan secara optimal ke depannya (mg3/had/aha)
Penulis : Asmita Yuthia
Editor : Hadianto
