Antisipasi Aksi Unjuk Rasa, Pemkot Magelang Perketat Keamanan
PERKETAT KEAMANAN : Pemerintah Kota Magelang akan memperketat pengamanan dalam menghadapi aksi unjuk rasa Selasa (13/10/2020) besok (Dok Prokompim Kota Magelang)
MAGELANG (wartamagelang.com) – Pemkot Magelang telah memperketat keamanan di kawasan komplek perkantoran. Hal ini menyusul rencana adanya aksi unjuk rasa Selasa (13/10/2020) besok di depan Kantor DPRD Kota Magelang.
Sekda Kota Magelang Joko Budiyono, Senin (12/10/2020) mengatakan bahwa Pemkot Magelang telah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Untuk itu, kata Joko, keamanan komplek Pemkot Magelang akan diperketat dengan berkoordinasi pihak kepolisian (Polri) dan TNI.
“Jadi kita antisipasi besok ada unjuk rasa ini. Polres Magelang Kota, Polres Magelang, Kodim bagaimana nanti. Kegiatan itu sebenarnya dilarang tak diizinkan oleh kapolres. Tapi seandainya itu penyampaian aspirasi dan pendapat, kita antisipasi,” katanya.
Joko mengatakan,keamanan komplek Pemerintah Kota Magelang akan diperketat. Jangan sampai kantor Pemkot Magelang rusak lagi setelah dua kali aksi unjuk rasa sebelumnya mengalami kerusakan.
“Jangan sampai rusak lagi. Hari jumat kemarin. Sekarang ini karena titik unjuk rasanya ada di depan (Pemkot Magelang) otomatis, kita harus perketat. Perketat keamanan. Pengamannya, teknisnya banyak, ada 600 personel lebih, kita juga minta bantuan dari TNI,” imbuhnya.
Joko mengakui bahwa pihak Pemkot Magelang sebenarnya juga menghimbau tidak ada yang melaksanakan aksi unjuk rasa tersebut. Sebab, kata Joko, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan berpotensi terhadap penularan.
“Kami juga sama tidak usah. Namun, tergantung kepolisian yang memiliki kewenangan mengizinkan atau tak mengizinkan. Alasannya karena covid-19 potensi penularan jadi lebih. Imbauan, seandainya terpaksa diadakan, unjuk rasa tolong jangan sampai ditunggangi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hingga nanti terjadi anarkis. Kelompok anarkis. Jangan sampai. Kalau memang menyampaikan pendapat, ya pendapat yang damai. Jangan merugikan masyarakat,” pungkasnya (coi/aha)
