Pembukaan Masa Musrenbang 2022 dan RKPD 2023 Provinsi Jateng
Rapat Pembukaan Masa Musrenbang 2022 dan Konsultasi Publik Rancangan AwaL RKPD 2023, Senin (31/1/2022). Foto: Diskominfo Jateng
SEMARANG (wartamagelang.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fokus terhadap pemulihan ekonomi sektor yang terdampak Pandemi Covid-19. Hal itu dikemukakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, saat memimpin rapat Pembukaan Masa Musrenbang 2022 dan Konsultasi Publik Rancangan AwaL RKPD 2023, Senin (31/1/2022).
Rapat tersebut digelar secara luring dan daring. Pada kesempatan itu hadir secara langsung Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman. Adapula perwakilan dari Forum Anak Jateng dan perwakilan kelompok difabel. Sementara, Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana, Deputi Direktur Koordinator Kelompok Perumusan Kantor Perwakilan BI Jateng Gerry Harahap, dan pemangku pemerintahan terkait melalui teknologi maya.
Menurut Ganjar, ajang tersebut menjadi arena untuk “berbelanja” pendapat dan usulan dari masyarakat. Tidak hanya terkait pemerintahan, juga kebijakan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
Ia mengungkapkan, dampak Covid-19 mau tidak mau berpengaruh terhadap kehidupan warga Jateng. Untuk itu, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Bagaimana kita membuka ruang investasi, membelanjakan APBD kita. Mana yang konsumtif, mana yang produktif. Kita dengar usulan masyarakat. Tadi dari Dewan (DPRD) sampaikan layanan tidak boleh kurang. Saya tambahi, harus juga berintegritas dan anti korupsi,” tegasnya.
Ganjar mengatakan, salah satu prioritas pembangunan pada 2022 adalah menggairahkan kembali sektor yang terpukul pandemi.
“Prioritas pada sektor yang terpukul seperti pariwisata atau pertanian. Pertanian memang tumbuh terus, tapi ada catatan nilai tukar petani, petani belum mendapatkan keuntungan lebih ketika panen. Itu jadi prioritas kita,” sebutnya.
Prioritas lain yang diperhatikan adalah ketahanan pangan, peningkatan nilai penanaman modal, optimalisasi sumber daya hutan kayu dan nonkayu, peningkatan eco socio tourism.
Adapula peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi, barang dan jasa serta penumpang, maupun peningkatan ketahanan kebencanaan.
Prioritas berikutnya, percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Hal itu ditempuh melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Di antaranya penyediaan basic need untuk penduduk miskin kota dan desa, penguatan keberlanjutan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin.
Selanjutnya adalah penuntasan wajib belajar 12 tahun, pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan, penguatan pembangunan kesehatan melalui peningkatan sarpras, penguatan manajeman dan layanan kesehatan. Termasuk pemerataan tenaga kesehatan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dalam rilis Diskominfo Jawa Tengah yang diterima oleh wartamagelang.com. (wq)
