Kota Magelang Raih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Jateng Selama 10 Tahun Berturut-turut

KOTA MAGELANG (wartamagelang.com) – Pemerintah Kota Magelang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah kepada Wakil Wali Kota Magelang, dr. Sri Harso di Kantor BPK RI Semarang, Kamis (11/6/2026).

Predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut menjadi raihan WTP ke-10 bagi Kota Magelang.

Sri Harso menyampaikan, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Semua OPD di Pemerintah Kota Magelang memiliki semangat yang sama, bekerja bersama dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Daerah Kota Magelang Indah Sri Palupi mengungkapkan keberhasilan ini merupakan buah dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan secara konsisten.

Di antaranya, melalui peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi tindak lanjut rekomendasi BPK, serta pengawasan internal yang berkelanjutan.

“Capaian ini selain hasil kerja keras seluruh perangkat daerah juga dukungan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas,” ungkapnya.

Meski demikian, lanjut Indah, evaluasi dan perbaikan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemkot Magelang akan terus meningkatkan kualitas manajemen risiko agar potensi permasalahan dapat terpetakan lebih awal dan langkah mitigasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi dan motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Opini WTP harus menjadi pendorong bagi kita untuk memperkuat integritas, meningkatkan akuntabilitas, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat,” pungkasnya. (wq)