Honor Tukang Sampah Minim, Anggota DPRD Kota Magelang Usulkan Ada Tambahan Penghasilan
Ilustrasi tukang sampah (Dok internet)
KOTA MAGELANG (wartamagelang.com) – Honor tukang pengangkut sampah di tingkat rukun wilayah (RW) Kota Magelang cukup minim. Kondisi ini membuat prihatin anggota Komisi C DPRD Kota Magelang, Waluyo.
Waluyo merasa prihatin dengan nasib tukang sampah di tingkat rukun wilayah (RW). Pasalnya, tukang sampah tersebut hanya mendapat Rp 400 ribu/bulan.
Pihaknya pun mengusulkan agar mulai tahun 2022, Pemkot Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bisa memberikan tambahan penghasilan kepada mereka.
“Mereka mendapat bayaran yang sangat-sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya,” katanya.
Waluyo mengakui, para tukang sampah nyaris tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Padahal, kata Waluyo, mereka memiliki tanggung jawab yang besar.
“Dua kali sehari mengangkut sampah pakai gerobak, keliling RW. Bahkan ada satu orang yang punya tanggung jawab di tiga wilayah RW, saking tidak ada peminatnya jadi tukang sampah. Soalnya honornya sedikit sekali,” ujarnya.
Waluyo menyakini, Pemkot Magelang tidak begitu sulit dalam memberikan kepedulian kepada tukang sampah. Salah satunya dengan penambahan insentif bulanan dan bantuan alat pelindung diri.
“Dengan pendapatan asli daerah (PAD) lebih dari Rp 200 miliar, masa ngasih insentif ke tukang sampah yang jumlahnya tidak sampai 200 orang saja tidak bisa. Pasti bisa, kita beri perhatian dan kepedulian. Tidak perlu banyak-banyak kok, yang penting sebagai tanda empati saja,” ungkapnya.
Politisi Partai Dmeokrat ini juga mengaku prihatin, sebab sering melihat tukang sampah tidak memakai alat pelindung diri (APD) di masa pandemi. Padahal risiko mereka terpapar lebih besar, karena pekerjaannya tersebut.
“Saya sedih melihat tukang sampah tidak pakai masker di masa pandemi. Jangankan sarung tangan dan baju APD, masker saja tidak ada. Katanya, memang tidak pernah ada bantuan diberikan,” paparnya.
Waluyo berharap, Pemkot Magelang segera merancang draft rancangan peraturan daerah (Raperda) yang membahas perhatian dan kesejahteraan para tukang sampah.
“Tukang sapu jalan saja dibayar UMK, kenapa tukang sampah tidak. Nah, ini harus kita cari solusinya bareng-bareng dengan eksekutif,” tandasnya (coi/aha)
