Bupati Magelang : Antisipasi Konflik Antar Masyarakat Melalui Pertemuan Dialog
TEKANKAN DIALOG : Bupati Magelang Grengseng Pamuji menekankan ruang dialog dalam acara Rakor lintas sektoral penanggulangan konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang (Dok Prokompim Kab Magelang)
MAGELANG (wartamagelang.com) – Pemerintah Kabupaten Magelang memprioritaskan penanggulangan konflik sosial dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengingat Kabupaten Magelang sebagai wilayah strategis yang menjadi titik temu berbagai kelompok masyarakat, memiliki potensi interaksi yang tinggi.
Hal ini ditekankan oleh Bupati Magelang, Grengseng Pamuji saat memberikan sambutan pada acara Rakor lintas sektoral penanggulangan konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang, bertempat di Limaran Sky Lounge Artos Magelang, Senin (4/8/2025).
Grengseng mengatakan, rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan rapat koordinasi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Menurutnya, Kabupaten Magelang sebagai wilayah strategis yang menjadi titik temu berbagai kelompok masyarakat, memiliki potensi interaksi yang tinggi. Maka dari itu, upaya preventif dan kolaboratif sangat dibutuhkan untuk meminimalisir potensi konflik.
“Saat ini, situasi Kamtibmas di Kabupaten Magelang relatif kondusif. Namun kita tidak dapat mengabaikan potensi konflik yang masih mengintai, seperti perbedaan ideologi atau pemahaman keagamaan, sengketa lahan, kepentingan ekonomi, dan perbedaan sosial budaya dan penyebaran provokasi melalui media sosial, termasuk hoaks dan ujaran kebencian,” kata Grengseng.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita berharap dapat menyamakan persepsi dan langkah antisipatif antar instansi dan pemangku kepentingan. Merumuskan strategi terpadu dalam pencegahan, deteksi dini, dan penanganan konflik sosial, serta membangun sistem pelaporan dan mekanisme respons cepat terhadap potensi konflik” tambahnya.
Grengseng memastikan, Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk menguatkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Kemudian mengoptimalkan tokoh agama, adat, dan masyarakat sebagai jembatan dialog antar kelompok, serta meningkatkan edukasi kebangsaan dan nilai-nilai toleransi melalui dunia pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait untuk terus meningkatkan sinergi, koordinasi, serta keterbukaan informasi. Di tengah keberagaman, marilah kita teguhkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” ajaknya.
Grengseng mengingatkan, untuk membuka ruang-ruang dialog kepada seluruh potensi yang ada di masyarakat, Kecamatan akan menjadi titik kumpul dialog.
“Jadi nanti Pak Camat harus siap-siap. Ruang dialog ini akan menjadi khasanah baru bagi kita,” ujarnya.
Sementara, Kapolresta Magelang Kombes Pol Herbin Sianipar menyampaikan, konflik sosial memang merupakan gejala universal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Konflik bisa mempunyai dampak besar bagi negara apabila terjadi terus menerus dan mengarah kepada perpecahan bangsa dan negara.
Menurut Kapolresta, Konflik bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, perbedaan ideologi antar kelompok masyarakat serta persaingan kelompok atas penguasaan ruang publik, kurangnya dialog dan rasa kecewa kepada Pemerintah, aparat dan penegak hukum.
“Untuk saat ini di wilayah hukum Kabupaten Magelang masih aman dan kondusif. Namun demikian terdapat konflik sosial yang berkaitan dengan isu sengketa agraria dan pertahanan, tambang galian C, pembangunan infrastruktur, proyek strategis, tawuran antar pelajar, balap liar yang apabila tidak diantisipasi sedini mungkin akan menjadi konflik yang bersekala nasional,” urainya (ang/aha)
