APE 2023 Kembali Diraih Kota Magelang Atas Komitmen Kesetaraan Gender

Wali Kota Magelang Menerima Penghargaa APE 2023, 19 Des 2023 (4)

Wali Kota Magelang Dokter Aziz saat menerima Penghargaan APE 2023, 19 Desember 2023 (Dok Prokompim Kota Magelang)

KOTA MAGELANG (wartamagelang.com) – Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kembali diraih Kota Magelang tahun 2023. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) ini berikan kepada Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz di Gedung Metro TV Jakarta, Selasa (19/12/2023) sore.

“Bersyukur Kota Magelang dapat penghargaan APE 2023 untuk Kategori Nindya. Semoga kita semakin memperhatikan masalah gender, karena masalah gender merupakan indikator untuk SDGs setiap Kota dan Kabupaten,” kata Dokter Aziz usai menerima trofi APE dari Menteri PPPA Bintang Puspayoga.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang, Nasrodin menjelaskan, pemberian APE didasarkan pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2023 yang dimulai dari verifikasi administrasi, verifikasi lapangan melalui sampling, dan verifikasi akhir.

“Tahun 2023 ada 5 kategori yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Mentor. Kota Magelang tahun ini dapat APE kategori Nindya. Harapannya ke depan persiapan kita lebih baik, semua OPD terlibat untuk PUG,” jelas Narsordin.

Kepala Bappeda Kota Magelang Handini Rahayu menambahkan, APE adalah wujud apresiasi pemerintah atas komitmen dan peran pemerintah daerah maupun lembaga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Kota Magelang harus berupaya meningkatkan dan semua OPD harus menyengkuyung dalam pengarusutamaan gender dalam implementasi pembangunan nasional di Kota Magelang,” ujar Handini.

Atas prestasi ini, pihaknya pun mengapresiasi seluruh stakeholder Pemerintah Kota Magelang dan masyarakat atas usaha dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kota Magelang.

Sementara itu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengapresiasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda) provinsi, dan pemda kabupaten/kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender di lembaga masing-masing. Tahun ini melibatkan 360 instansi dari berbagai tingkatan pemerintahan.

“Perempuan merupakan aset bagi negara dan daerah jika mereka berdaya. Oleh karena itu, saya mengajak semua pihak untuk mendampingi perempuan agar berdaya dan tanpa diskriminasi sehingga kita dapat mencapai kesetaraan dan kedamaian,” ungkap Bintang. (wq)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)