Pemkab Magelang Antisipasi Inflansi Daerah Imbas Kenaikan BBM
PIMPIN RAKOR : Bupati Magelang Zaenal Arifin saat memimpin Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama OPD terkait (Dok Prokompim Kab Magelang)
MAGELANG (wartamagelang.com) – Pemerintah Kabupaten Magelang menyiapkan skema menghadapi inflansi daerah imbas kenaikan harga BBM. Selain penebalan jaring pengaman sosial, dimungkinkan pula penyelenggaraan pasar murah ataupun operasi pasar.
Bupati Magelang Zaenal Arifin resmi menunjuk Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Magelang sebagai tim pengendalian inflasi daerah.
“Maka untuk itu kami minta tim pengendali inflasi daerah, dalam hal ini dari Bagian Perekonomian untuk menjadi garda terdepan dalam menyusun langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya dalam rangka antisipasi kenaikan BBM yang ada di wilayah kita,” kata Bupati Magelang Zaenal Arifin saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Rumah Dinas Bupati Magelang, kemarin.
Zaenal mengatakan, Pemkab Magelang akan segera membahas langkah-langkah menjaga inflasi daerah dan daya beli masyarakat bisa cukup tinggi.
Sementara Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magelang, Muchamad Nur Rochmad menyampaikan bahwa, Per tanggal 3 September 2022 tepatnya pukul 14.30 wib Pemerintah Pusat telah menyampaikan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain untuk Pertalite dari harga Rp 7.650 menjadi Rp 10.000, Solar dari harga Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, kemudian Pertamax dari Rp 12.500 menjadi 14.500.
“Kemudian dari kenaikan itu subsidinya akan dialihkan ke bantuan sosial,” sebutnya.
Nur Rochmad menjelaskan, sesuai dengan arahan Mendagri Pemerintah Daerah akan segara menjabarkan yaitu 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan digunakan sebagai jaring pengaman sosial.
“Jadi ini akan kita rumuskan untuk penggunaannya, apakah untuk penebalan bantalan jaring pengaman sosial atau nanti penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) digunakan untuk subsidi transportasi atau berkaitan dengan penyelenggaraan pasar murah ataupun operasi pasar. Ini akan segera kita rumuskan dengan OPD terkait,” ucapnya.
Sementara yang berhak mendapatkan bantuan ini, menurut Rochmad adalah yang tidak mampu/kurang mampu. Meskipun demikian, pihaknya juga masih akan merapatkan kembali terkait data masyarakat kurang mampu atau yang berhak mendapatkan bantuan ini dengan Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang.
“Terkait hal ini perlu kita rapatkan kembali supaya penyaluran bantuan ini nantinya bisa tepat sasaran, kita belum tau apakah datanya ini data yang sekarang ada di Dinas Sosial atau seperti apa,” imbuhnya.
Nur Rochmad menambahkan dengan adanya fenomena kenaikan harga BBM bersubsidi ini seperti Pertalite dan Solar ini juga akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Khususnya seperti telur, daging, bawang dll,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal ini Rochmad mengharapkan akan segera dilakukan operasi pasar ataupun pasar murah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (ang/aha)
