Wali Kota Magelang Terima Kunjungan Supervisi dari Tim BPK Jawa Tengah
Wali Kota Magelang saat menerima kunjungan supervisi dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Pertemuan Kantor Wali Kota Magelang, Rabu (8/4/2026). Foto: Humas Prokompim Kota Magelang
KOTA MAGELANG (wartamagelang.com) – Wali Kota Magelang Damar Prasetyono berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Damar saat menerima kunjungan supervisi dari Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Pertemuan Kantor Wali Kota Magelang, Rabu (8/4/2026).
Dikatakan Damar, proses pemeriksaan oleh BPK bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan instrumen penting untuk evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
”Kami memandang BPK sebagai mitra strategis dalam perbaikan tata kelola keuangan,” kata Damar.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk bersikap terbuka dan kooperatif selama masa pemeriksaan berlangsung.
“Saya minta seluruh jajaran responsif menyampaikan informasi agar pemeriksaan berjalan lancar, demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegas Damar.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, memberikan apresiasi atas sikap positif yang ditunjukkan Wali Kota Magelang beserta jajarannya.
Menurutnya, visi dan tekad seorang kepala daerah sangat menentukan arah kebijakan serta kualitas tata kelola keuangan di suatu wilayah.
”Sikap pimpinan sangat menentukan. Kami bersyukur pemimpin Kota Magelang memiliki kesadaran (awareness) yang tinggi terhadap tata kelola keuangan, sehingga memudahkan kami dalam langkah-langkah pemeriksaan,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menjelaskan, BPK tidak hanya melihat hasil akhir laporan, melainkan membedah seluruh proses dari awal guna memastikan kepatuhan terhadap undang-undang.
Beberapa sektor yang menjadi atensi tinggi BPK dan juga KPK, lanjut Luthfi, meliputi dana hibah, pengadaan barang dan jasa, hingga promosi/mutasi jabatan, termasuk di lembaga legislatif.
Ahmad Luthfi meminta para kepala perangkat daerah tidak ragu untuk berdiskusi secara mendalam jika ditemukan ketidaksesuaian selama audit berlangsung.
”Kami harap kepala perangkat daerah memberikan informasi apa adanya dan terbuka. Jika ada masalah, aktiflah berdiskusi untuk mencari solusi sedini mungkin agar masalah tersebut segera terselesaikan,” harapnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat BPK RI Perwakilan Jateng dan jajaran Kepala Perangkat Daerah Kota Magelang. (wq)
