Membenahi Mesin yang Lama, Menyiapkan Lompatan yang Baru
Azis Subekti, M.T. Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi Gerindra
Membenahi Mesin yang Lama, Menyiapkan Lompatan yang Baru
Oleh : Azis Subekti, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra
Dalam kurun 2019–2024, ekonomi Indonesia kerap dipresentasikan sebagai kisah ketangguhan. Angka pertumbuhan kembali naik setelah pandemi, ekspor melonjak, neraca perdagangan mencatat surplus panjang, dan investasi diposisikan sebagai bukti kepercayaan dunia. Pada level makro, negara tampak bergerak maju. Namun sejarah ekonomi selalu mengajarkan satu hal sederhana: pertumbuhan yang sehat tidak pernah cukup dibaca dari kecepatannya saja, melainkan dari arah dan daya jangkaunya.
Di situlah persoalan mulai terlihat.
Ekonomi Indonesia memang tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak sepenuhnya mengalir ke ruang hidup rakyat. Kemiskinan menurun, tetapi perlahan. Kelas menengah justru tertekan. Upah tertinggal dari produktivitas. Sementara di sisi lain, akumulasi kekayaan di kelompok teratas bergerak jauh lebih cepat. Artinya, pertumbuhan hadir, tetapi distribusinya tertahan. Ia berhenti di simpul-simpul tertentu dan tidak pernah benar-benar sampai ke bawah.
Masalah ini bukan kebetulan, melainkan cermin dari cara mesin ekonomi dijalankan. Investasi masuk besar, tetapi efisiensinya rendah. Modal yang ditanam tidak sepenuhnya berubah menjadi kapasitas produksi yang bermutu. Negara rajin membangun infrastruktur, tetapi terlalu lama membiarkan pipa penerimaan bocor. Penghindaran pajak, transfer pricing, kebocoran sektor sumber daya alam, korupsi pengadaan, hingga arus dana ilegal menggerogoti hasil kerja ekonomi nasional. Dalam tujuh tahun, kebocoran itu bukan sekadar statistik, melainkan akumulasi ketidakadilan yang nyata.
Di titik ini, kita perlu jujur membaca arah kebijakan ekonomi yang dominan sepanjang periode tersebut. Praktiknya cenderung mengikuti logika neo-liberal: negara memfasilitasi arus modal, pertumbuhan diukur dari kecepatan, dan distribusi diasumsikan akan mengikuti dengan sendirinya. Kenyataannya, asumsi itu tidak pernah sepenuhnya terbukti. Pasar bergerak cepat, tetapi tidak otomatis adil. Tanpa koreksi negara, pertumbuhan justru mengendap di atas.
Tahun 2025 menandai perubahan suasana, meski belum sepenuhnya perubahan sistem. Mesin ekonomi mulai dikoreksi, bukan lagi dipacu tanpa arah. Stabilitas makro dijaga dengan disiplin. Inflasi dikendalikan, fiskal tidak dibiarkan liar, dan gejolak global tidak diterjemahkan menjadi kepanikan domestik. Ini mungkin terdengar teknokratis, tetapi justru di situlah fondasi kepercayaan publik dibangun: negara tidak lagi mengejar sensasi pertumbuhan, melainkan menjaga daya tahan.
Yang lebih penting, 2025 memperlihatkan awal keberanian menyentuh sisi yang selama ini dihindari: kebocoran. Penindakan terhadap penghindaran pajak, transaksi keuangan mencurigakan, dan pelanggaran penerimaan mulai diperkeras. Negara perlahan bergeser dari logika “mencari uang baru” menuju “mengamankan uang yang seharusnya menjadi milik publik”. Ini bukan langkah populer, tetapi ia menentukan. Tanpa keberanian ini, pertumbuhan setinggi apa pun akan selalu rapuh.
Di sektor produksi, koreksi juga mulai terasa. Hilirisasi tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai slogan ekspor, tetapi dikaitkan dengan rantai pasok domestik, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketergantungan impor. Efisiensi investasi memang belum ideal, tetapi arah perubahannya jelas: modal harus bekerja, bukan sekadar berputar.
Dalam konteks inilah Prabowonomics memperoleh makna substantifnya. Ia tidak berdiri sebagai retorika ekonomi kerakyatan, melainkan sebagai koreksi atas praktik lama yang terlalu percaya pada mekanisme pasar. Prabowonomics berangkat dari kesadaran bahwa tanpa kehadiran negara yang aktif, pertumbuhan tidak akan pernah adil. Negara tidak diposisikan sebagai musuh pasar, tetapi sebagai pengarah—memastikan pasar bergerak dalam kepentingan nasional, bukan semata kepentingan akumulasi.
Perbedaannya mendasar. Ekonomi neo-liberal bertumpu pada asumsi bahwa pertumbuhan akan menetes ke bawah. Ekonomi kerakyatan justru dimulai dari pengakuan bahwa tetesan itu tidak pernah otomatis. Karena itu, negara harus hadir: melindungi kelas menengah, memperkuat sektor pangan dan energi, membangun industri bernilai tambah, serta memastikan hasil kerja ekonomi menetap di dalam negeri.
Target pertumbuhan 8 persen pada 2029 hanya masuk akal jika dibaca sebagai proyek pembenahan, bukan sekadar akselerasi. Mesin lama tidak bisa dipaksa berlari lebih kencang tanpa diperbaiki. Ada empat prasyarat yang tidak bisa ditawar.
Pertama, reformasi penerimaan negara harus konsisten dan tanpa kompromi. Pertumbuhan tinggi dengan kebocoran struktural hanya akan memperbesar ketimpangan.
Kedua, efisiensi investasi harus menjadi agenda utama. Setiap rupiah modal—publik maupun swasta—harus diuji dampaknya terhadap produktivitas dan pekerjaan, bukan hanya nilai proyek.
Ketiga, kelas menengah harus dipulihkan dan diperluas. Tanpa fondasi konsumsi domestik yang kuat, pertumbuhan akan selalu rapuh.
Keempat, negara harus berani memilih dan fokus. Tidak semua sektor harus dikejar sekaligus. Industri strategis, pangan, energi, dan manufaktur berbasis kebutuhan nasional adalah jangkar pertumbuhan jangka panjang.
Ekonomi Indonesia 2019–2024 memberi pelajaran pahit: pertumbuhan tanpa koreksi hanya melahirkan ilusi kemajuan. Tahun 2025 menunjukkan bahwa koreksi itu mungkin dilakukan. Jika arah ini dijaga dengan konsisten, maka 2029 bukan sekadar angka 8 persen, melainkan titik balik—saat ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil, lebih efisien, dan lebih berpihak pada rakyatnya sendiri.
Di sanalah mesin ekonomi tidak lagi sekadar berputar, tetapi benar-benar bekerja.
Inspirasi dari Taklimat Kertanegara
